Anies Tanggapi Pemandangan Umum Seluruh Fraksi DPRD Terhadap Raperda APBD 2020
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan tanggapannya usai mendengarkan paparan pemandangan umum seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
Penyampaian tanggapan pertama yang dibahas Anies adalah mengenai pendapatan daerah yang menjadi pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Pemprov DKI telah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, berupa penerapan sistem daring, fiscal cadaster, penagihan piutang pajak, law eforcement, penyesuaian tarif pajak dan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Kejati DKI serta peningkatan kualitas pembayaran pajak," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Anies Serahkan Raperda RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020Pada bagian kedua, Anies menyampaikan tanggapannya terkait belanja daerah yang membahas mengenai skala prioritas program dan efesiensi, penyempurnaan sistem e-budgeting, pengendalian banjir, pemenuhan kebutuhan dasar lansia, kemudahan berusaha dan lain-lain.
Selanjutnya, Anies juga menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pemandangan umum terkait Formula E. Anies kembali menegaskan bahwa event internasional tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah event olahraga melainkan sebagai inisiatif strategis untuk pengembangan dan penggunaan energi terbarukan berkelanjutan, pengembangan pariwisata dan olahraga, serta investasi yang lebih luas.
"Prioritas pengembangan ekonomi dan investasi tersebut sama pentingnya dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti pengembangan transportasi berbasis rel, pengembangan air bersih, dan pengolahan air limbah, pembangunan perumahan dan pemukiman, dimana penganggaran dalam APBD telah disesuaikan dengan tahapan masing-masing prioritas," tandasnya